ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN GARIS PANTAI TERHADAP BATAS PENGELOLAAN WILAYAH LAUT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT - Fetra Kristina Harianja; Moehammad Awaluddin; Bambang Sudarsono (Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro, 2019)
ABSTRAKBatas pengelolaan wilayah laut antar daerah merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah adanya konflik atau sengketa batas wilayah antar daerah yang bersangkutan, karena laut menyimpan banyak sekali sumber daya alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh daerah tersebut. Ketentuan tentang penetapan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut daerah, diatur dalam Permendagri No. 141 Tahun 2017. Berdasarkan Permendagri tersebut, garis pantai memiliki peranan penting dalam penentuan batas pengelolaan wilayah laut, karena garis pantai digunakan sebagai acuan dalam penentuan titik dasar dan garis dasar yang nantinya akan digunakan dalam penarikan garis batas pengelolaan laut. Tetapi, garis pantai sangat rentan mengalami perubahan, disebabkan oleh beberapa faktor seperti abrasi, akresi, maupun pengaruh dinamika air laut.Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang pengaruh perubahan garis pantai terhadap batas pengelolaan wilayah laut daerah Provinsi Sumatera Utara sisi bagian Samudera Hindia yang berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai 2019 menggunakan citra Landsat 7 dan Landsat 8. Pemilihan citra disesuaikan dengan kondisi pasang surut, yaitu citra pada keadaan pasang air tertinggi. Penajaman garis pantai pada citra dilakukan dengan algoritma BILKO.Hasil pengamatan citra Landsat tahun 2009 dan 2019 menunjukkan adanya perubahan garis pantai yang menyebabkan pergeseran batas pengelolaan laut. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari perubahan garis batas klaim 12 mil laut, garis batas yang terbentuk dari equidistant line dan median line, serta luas pengelolaan wilayah lautnya. Luas pengelolaan wilayah laut dari tahun 2009 sampai tahun 2019 berkurang sebesar 1.407,125 Ha. Kunci : Batas Pengelolaan Wilayah Laut, BILKO, Garis Ekuidistan, Garis Pantai, Garis Tengah ABSTRACTThe boundaries of the management of sea areas between regions are things that need to be considered to prevent conflicts or disputes over territorial boundaries between the regions concerned, because the sea holds a lot of natural resources that can be managed and utilized by the area. Provisions concerning the stipulation and confirmation of the boundaries of regional marine management are regulated in Permendagri No. 141 of 2017. Based on the Permendagri, the coastline has an important role in determining the boundaries of marine management, because the coastline is used as a reference in determining the bases and baselines which will later be used in the sea management boundaries draw. However, the coastline is very vulnerable to change, caused by several factors such as abrasion, accretion, and the influence of the dynamics of sea water.Therefore, this study will discuss the effect of shoreline changes on the management of the regional sea area of North Sumatra Province on the Indian Ocean which borders the Nanggroe Aceh Darussalam Province and West Sumatra Province in 10 years, namely from 2009 to 2019 using Landsat images 7 and Landsat 8. The image selection is adjusted to the tidal conditions, namely the image on the highest tide state. The sharpening of the coastline in the image is done by the BILKO algorithm.The results of observations of Landsat images in 2009 and 2019 indicate a change in the shoreline which has caused a shift in the boundaries of sea management. The shift can be seen from the change in the boundary line of claims for 12 nautical miles, the boundary line formed from the equidistant line and the median line, as well as the area of sea area management. The area of sea area management from 2009 to 2019 has decreased by 1.407,125 hectares. Keywords: BILKO, Coastlines, Equidistant Line, Median Line , Sea Area Boundary