Analisis Framing Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi Di Partai KeadilanSejahtera (PKS) Dalam Koran Tempo - Faurizka, Hani; Sunarto, Sunarto; Nugroho, Adi (Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro, 2014)
ABSTRACTJUDUL : Framing Analysist of Beef Import Quota Bribery Case in PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) within The Koran TempoNAMA : HANI FAURIZKANIM : D2C009005The mass media always saw political issues as an attractive publicity and also something witha high news value. In several recent years, news reports in Indonesia has always marred by manyIndonesian political elites allegations of bribery cases. One of several authority and power abusementcases by cadres of political parties in Indonesia were the suspected fund bribery of beef imports quotain Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Media reporting activities in political cases made them involved in making of politicaldiscourse. Media wasn’t act as news courier only but they act as political agent also, they do framingthe message for making up issues, and Koran Tempo is on the list with all of its interest attributewithin this case.This was descriptive research with framing analysis approach developed by Robert N.Enmant. This research was conducted to determine the frame formed by Koran Tempo in every theirnews about the bribery case of beef import quotas that occurred in PKS.Result of this study indicated that the Koran Tempo news was dominated by “news maker”frame pattern. Tempo tried to form a view that the names of PKS leaders who are involved in cases isseen as a mistake. The non-PKS resource persons been chosen to corroborate the indicationsstatements of the names of this Islamic-based party leaders involvement. Legal system and the KPK’sprocess of investigation considered as the only right way to solve the problem. In the end, KoranTempo is clearly not a neutral media. Koran Tempo’s news keep the journalists subjectivity that isbased on an ideology as a critical and courageous media in their every news publication.Key words : Political party, Bribery case, Koran TempoABSTRAKJUDUL : Analisis Framing Kasus Suap Kuota Impor Daging Sapi Di PartaiKeadilanSejahtera (PKS) Dalam Koran TempoNAMA : HANI FAURIZKANIM : D2C009005Media massa selalu melihat persoalan politik sebagai bahan pemberitaan yang menarik danmemiliki nilai berita yang tinggi. Beberapa tahun terakhir pemberitaan di indonesia selalu diwarnaioleh dugaan kasus suap yang banyak menimpa elite partai politik. Salah satu kasus penyalahgunaanwewenang dan jabatan oleh kader-kader partai politik di Indonesia adalah adanya dugaan dana suapkuota impor daging sapi yang mengalir di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Aktivitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa politik membuat media seringkaliterlibat dalam pembuatan wacana politik. Media tidak hanya bertindak sebagai penyalur pesanmelainkan juga sebagai agen politik yang melakukan proses pembingkaian pesan untukmengkonstruksi sebuah isu, tak terkecuali Koran Tempo dengan segala atribut kepentingannya dalammenyoroti kasus ini.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis framing yang dikembangkan olehRobert N. Enmant. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui frame yang dibentuk oleh KoranTempo dalam setiap pemberitaannya mengenai kasus suap kuota impor daging sapi yang terjadi diPartai Keadilan Sejahtera (PKS).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan Tempo di dominasi oleh pola bingkaiNews maker. Tempo mencoba membentuk konstruksi bahwa nama-nama petinggi PKS yang terlibatdipandang sebagai suatu hal yang salah. Pemilihan narasumber non-PKS dipilih Tempo untukmenguatkan keterangan adanya indikasi keterlibatan nama-nama petinggi partai berbasis islamtersebut. Jalur hukum serta proses penyidikan KPK dianggap sebagai satu-satunya cara yang tepatuntuk menyelesaikan masalah. Pada akhirnya jelas Tempo bukanlah media yang netral. PemberitaanTempo menyimpan subjektivitas wartawan yang dilandasi oleh ideologi sebagai media cetak yangkritis dan berani dalam setiap menurunkan berita kepada pembacanya.Key words : Partai politik, Praktik suap, Koran TempoPENDAHULUANA. Latar BelakangMaraknya kasus korupsi yang terjadi diIndonesia seakan – akan menjadi suatu budayayang tidak bisa dihilangkan sejak zaman orde baru dan telah menjadi fenomena sosialyang terjadi pada tatanan pemerintahan. Korupsi merupakan gejala salah pakai dansalah urus dari kekuasaan demi mengeduk keuntungan pribadi, dengan menggunakanwewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri.Salah satu bentuk tindak korupsi yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan adalahmasalah suap. Berbagai bentuk praktik korupsi suap menyuap banyak terjadi dilingkungan pejabat birokrasi pemerintah ataupun lembaga publik yangpelaksanaannya bersentuhan dengan masyarakat, tak terkecuali partai politik. Jikadilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang PartaiPolitik, disebutkan bahwa terdapat tiga fungsi umum sebuah partai politik, yaitu (1)melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkankesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa danbernegara; (2) menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakatdalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badanpermusyawaratan/ perwakilan rakyat; dan (3) mempersiapkan anggota masyarakatuntuk mengisi jabatan jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Namunsetelah melihat kasus-kasus diatas,bisa disimpulkan bahwa terjadi disfungsi darikeberadaan partai politik di Indonesia. Demokrasi partai dalam mencetak kader-kaderpartai yang bersih sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, seakan jauh dari kataideal. Elite partai banyak yang menggunakan wewenang dan kekuasaannya untukmemperkaya kepentingan pribadi, yakni terlibat dalam praktik korupsi sepertipencucian uang maupun suap.Dari sekian banyak isu kasus suap yang melibatkan para elite partai politik diIndonesia, peneliti tertarik pada kasus aliran dana suap penambahan kuota impordaging sapi PT. Indoguna Utama yang mengalir di tubuh Partai Keadilan Sejahtera(PKS). Kasus ini terkuak sejak tertangkapnya sosok Ahmad Fathanah di hotel LeMeridien pada dini hari tanggal 29 Januari 2013, yang kemudian menyeret namakader sekaligus mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, serta petinggi PKS lainnyauntuk turut berurusan dengan KPK.Pada kasus dugaan suap impor daging sapi ini, Luthfi Hasan Ishaaq danFathanah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua bos PT. Indoguna Utama(perusahaan pengimpor daging) yaitu Juard Effendi dan Arya Abadi Effendy. Selainsebagai presiden PKS kala itu, Luthfi juga tercatat sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat (DPR) 2009-2014. Ia duduk di Komisi I. Sebagai anggota Komisi I, Luthfihanya bertugas dalam urusan soal komunikasi, informasi, keamanan, dan pertahanan.Urusan peternakan dan impor daging menjadi ranah Komisi IV dan Komisi VI.Dugaan keterlibatan Luthfi dalam kasus ini adalah, ia diduga