KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT DI JAWA TENGAH - Anggun Aprinasari Fultanegara; Asnawi Asnawi (Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, 2013)
Fenomena kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang seolah-olah menjadi momok yang susah untuk dicari solusinya. Fenomena ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, salah satunya Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan sebesar 16,56% yang masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional 13,33% (BPS, 2010). Upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat melalui pengokohan kelembagaan. Akan tetapi, kinerja dari lembaga tersebut bervariatif ada yang berhasil dan ada yang kurang berhasil dalam menjalankan kegiatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kapasitas kelembagaan dalam kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat. Penelitian ini mencoba mengkomparasikan dua BKM, yaitu BKM Sejahtera Mandiri Kabupaten Kendal dan BKM Podosugih Kota Pekalongan. Kapasitas kelembagaan diukur dengan dari tiga indikator, yakni aspek individu, kelompok, dan lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif serta menggunakan teknik analisis skoring dan pengumpulan data kuesioner. Dari hasil analisis skoring menunjukkan menunjukkan kapasitas BKM Podosugih dengan skoring 945 pada kelas I yaitu sangat baik, sedangkan BKM Sejahtera Mandiri dengan skoring 897 pada kelas II yaitu baik dalam menjalankan kegiatan. Dengan melihat kapasitas kelembagaan ldi Kelurahan Kebondalem dan Podosugih, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan agar dapat berlangsung efektif dalam upaya penataan kawasan lingkungan.