PELAYANAN PENDIDIKAN LINTAS BATAS DAERAH SMP NEGERI 3 MRANGGEN DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN DEMAK DAN KOTA SEMARANG - Grandy Loranessa Wungo; Hadi Wahyono (Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, 2014)
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesa Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pelayanan sarana pendidikan bagi masyarakat merupakan hal krusial yang perlu untuk diperhatikan secara matang termasuk pemerataan fasilitas sekolah bagi masyarakat secara merata dan menjangkau seluruh kawasan, termasuk pada kawasan perbatasan. Dalam hal ini, penyediaan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang menarik mengingat kawasan ini merupakan kawasan abu-abu dimana seringkali terjadi konflik kewenangan antara dua daerah.SMP N 3 Mranggen yang terletak di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang juga memiliki pelayanan lintas batas dimana sekolah ini melayani dua wilayah administrasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelayanan sarana pendidikan lintas batas daerah pada SMP N 3 Mranggen yang terjadi di kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen (Kabupaten Demak) dengan Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan sarana pendidikan lintas batas di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang tidak disebabkan adanya kerjasama antar daerah yang bersifat formal, melainkan murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar dalam pelayanan sarana pendidikan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mekanisme pasar dalam penyediaan pelayanan sarana pendidikan adalah terkait dengan kualitas sekolah, aksesibilitas atau kemudahan akses dalam menjangkau fasilitas pendidikan, dan keterjangkauan biaya dalam mengakses sarana pendidikan.