Analisis Implementasi Kebijakan ASI Eksklusif Di Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2013 - Ayunovita Dewi; Anneke Suparwati; Chriswardani Suryawati (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, 2014)
Kabupaten Kebumen adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang cakupan ASI Eksklusifnya masih 54,6 %. Kabupaten Kebumen juga belum mempunyai suatu regulasi daerah tentang ASI Eksklusif. Hal ini berakibat pelaksanaan ASI Eksklusif belum maksimal. Permasalahan dalam implemetasi kebijakan ASI Eksklusif di Kabupaten Kebumen terdapat pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan ASI Eksklusif di tingkat Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan observasional dan menggunakan wawancara mendalam dengan teknik pengumpulan data. Informan utama adalah Kepala DKK, Kabid Yankes, Kasie Gizi, Bagian Hukum Sekertariat Kabupaten Kebumen, Kepala Puskesmas Bonorowo dan Kuwarasan. Uji validitas dengan triangulasi sumber kepada Disnakertransos, Dikpora, TIM Penggerak PKK, BPPKB Kabupaten Kebumen dan PT. Sampoerna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi sudah dilakukan dengan intensitas yang belum rutin. Pada aspek sumberdaya, ketersediaan dana Kabupaten masih kurang dan sarana prasarana berupa ruang menyusui harus difungsikan. Pada aspek disposisi masih kurangnya dukungan dari lintas sektor di Kabupaten Kebumen, masih adanya tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan produsen susu formula dan penggunaan ruang menyusui yang belum maksimal. Pada aspek struktur birokrasi tidak terdapat petunjuk pelaksanaan yang khusus, yang dibuat oleh Dinas Kesehatan dan tidak ada Perda tentang ASI Eksklusis sedangkan Perda adalah peraturan tertinggi di tingkat daerah yang bisa mengikat semua kalangan masyarakat. Disarankan bagi Dinas Kesehatan segera membuat Perda dan menyelesaikan penyusunan Peraturan Bupati ASI eksklusif yang jelas dan rinci . Bagi Dinas Kesehatan dan kepala Puskesmas disarankan untuk melakukan supervisi dan monitoring ke tenaga kesehatan khususnya terkait dengan penggunaan ruang menyususi, dan sanksi terhadap bidan yang bekerja sama dengan produsen susu formula.