FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN MASYARAKAT DESA WINONG KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK - Ahmad Saroni; Ayun Sriatmi; Septo Pawelas Arso (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, 2018)
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan ruang atau area yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan maupun mempromosikan produk dari tembakau. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian survey bersifat eksplanatori (explanatory research) yang bersifat deskriptif anallitik. Berdasarkan pendekatan waktu penelitiannya, rancangan penelitian ini merupakan rancangan cros sectional yang subyeknya hanya diobservasi sekali (point time approach). Instrumen penelitian menggunakan kuesioner terstruktur terhadap masyarakat Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati yang berjumlah 106 orang.Data penelitian diolah secara kuantitatif dengan metode univariat dan bivariat menggunakan uji chi square menunjukan persentase mengenai pengetahuan tinggi (52,8%), sikap yang baik (56,6%), motivasi yang rendah (52,8%), memiliki persepsi yang baik mengenai sarana prasarana (55,7%), memiliki persepsi yang baik mengenai pengawasan (51,9%) dan memiliki persepsi yang kurang mengenai dukungan aparat desa (53,8%). Dari hasil analisis bivariat menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap, pengawasan, dan sarana prasarana terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (p<0,05). Sedangkan pengetahuan, motivasi dan dukungan arapat desa tidak ada hubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (p>0,05). Saran yang dapat direkomendasikan dalam pelaksanaan Perda tentang KTR perlu adanya pengawasan, evaluasi dan sanksi yang tegas serta tidak tebang pilih terhadap pelaksanaan Perda tersebut.