HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT PULAU TAMANG (Studi di Desa Pulau Tamang Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal) - RISKA HARDIYANTI (University of North Sumatera, 2018)
Harta warisan diatur dalam pasal 174 ayat 2 kompilasi hukum Islam dan yang mendapat harta warisan itu adalah ahli waris dari keluarganya yang telah meninggal dunia. Daerah Minangkabau adalah daerah satu-satunya yang kekeluargaannya bersifat matrilineal. Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga (3) macam masalah yaitu Bagaimana Pembagian warisan pada masyarakat Pulau Tamang, Mengapa masyarakat Adat Pulau Tamang membagi warisannya menurut Hukum Islam, Mengapa pembagian harta warisan antara anak laki-laki yang bersuku Minang namun menggunakan sistem hukum kewarisan Islam di Desa Pulau Tamang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Dimana dalam penelitian yuridis normatif ini, dilakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum. Data-data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini kepustakaan (library research), dimana data-data diperoleh dengan membaca, menelaah, menganalisa buku serta peraturan-perundangan yang berhubungan dengan permasalah skripsi ini. Perkawinan antar suku antara Minangkabau dengan Batak Mandailing memiliki banyak perbedaan jenis baik itu dari bahasa, prosesi pernikahan dan lain-lain. System kewarisan yang dipakai tetap system Hukum Islam atau system kekerabatan partirilineal yang menarik garis keturunan laki-laki yang beragama Islam. Pembagian harta warisan yang dilakukan dengan perkawinan campuran ini tidak sepenuhnya utuh baik itu secara Hukum Islam maupun Hukum Adat.Kata Kunci: Pembagian Warisan, Minangkabau, Batak Mandailing.