UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN CARA KONSILIASI DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN - FINA ZUFRIANI (University of North Sumatera, 2018)
Sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sepanjang kehidupannya, hubungan antar manusia selalu diwarnai oleh sengketa. Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan. Konsumen selalu berada pada posisi lemah dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha. Konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dibelinya. Kenyataan seperti itu seringkali disebabkan ketidakterbukaan produsen mengenai keadaan produk yang ditawarkannya. Pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih tentang informasi atas keadaan produk yang dibuatnya. Dalam melakukan penulisan ini menggunakan metode penelitian berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber datanya. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam skripsi ini penulis melakukan studi lapangan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Medan memiliki metode yang berbeda dengan yang dituju oleh UUPK. Dalam penyelesaiannya menggunakan metode prasidang yang penyelesaiannya tidak melalui Majelis terlebih dahulu, tetapi Majelis hanya memperkuat perjanjian perdamaian. Dalam hal ini, metode yang digunakan oleh BPSK Kota Medan memenuhi unsur tujuan UUPK yang menyelesaikan sengketa harus dalam jangka waktu 21 hari kerja. Dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Medan dengan cara konsiliasi, konsumen mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam hal ini ganti kerugian tidak harus berbentuk nominal uang, akan tetapi juga bisa berbentuk pelaksanaan dalam jual beli yang seharusnya diterima oleh konsumen dari pelaku usaha. Dan dalam pelaksanaan putusan konsiliasi di BPSK Kota Medan tidak semuanya harus dilakukan dihadapan Majelis, tetapi bisa dilaksanakan juga diluar BPSK Kota Medan atau antara konsumen dan pelaku usaha saja.