KONSTRUKSI BERITA PELANGGARAN HAM DI MESUJI (Studi Analisis Framming tentang Konstruksi Pemberitaan Pelanggaran HAM di Mesuji pada Harian KOMPAS) - Arif Nurcahyo (FLOW, 2013)
Skripsi ini berjudul Konstruksi Berita Pelanggaran HAM di Mesuji (Studi Analisis Framming tentang Kontruksi Pemberitaan Pelanggaran HAM di Mesuji pada Harian KOMPAS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana harian Kompas memandang kasus pelanggaran HAM dan rekomendasi apa yang diberikan harian Kompas terhadap masalah ini. Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan pada harian Kompas yang terbit dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2012 dan menggunakan metode analisis isi media kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini memakai paradigma konstruktivis. Pisau analisis yang digunakan peneliti adalah teknik analisis framing model Robert N. Entman. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha meneliti bagaimana konstruksi berita pada harian Kompas dalam membingkai berita terkait pelanggaran HAM di Mesuji. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi yaitu mengumpulkan berita-berita yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti pada harian Kompas dan Kajian Pustaka dengan mengumpulkan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat perangkat unit analisis untuk melihat bagaimana sebuah media membingkai suatu masalah: Pendefenisian masalah (define problem), memperkirakan sumber masalah (diagnoses causes), membuat keputusan moral (make moral judgement), dan menekankan penyelesaian (treatment recommendation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberitaan harian Kompas cenderung lebih memihak kepada warga Mesuji. Hal ini terlihat dari pemilihan nasrasumber dan pendefenisian masalah yang dikedepankan oleh media massa yang menjadi objek penelitian ini. Harian Kompas menganggap kasus ini sebagai masalah hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga mesuji. Oleh sebab itu Kompas merekomendasikan agar pemerintah menghukum pelaku pelanggaran HAM tersebut.