TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAM TERHADAP MUSLIM UIGHUR DI CHINA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER - Muhammad Fajrin Saragih; Sulaiman Hamid; Makdin Munthe (Journal of USU International Law, 2016)
ABSTRAK Prof, Sulaiman, SH * Makdin Munthe, SH, M.Hum ** MUHAMMAD FAJRIN SARAGIH *** HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia sehingga mereka diakui kemanusiaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa, status sosial, kekayaan, dan kelahirannya. Termasuk dalam hak asasi ini adalah hak untuk hidup layak, merdeka, dan selamat. Ini merupakan tugas negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya dari pihak-pihak yang ingin mengganggu atau meniadakannya. Kepentingan Individu mulai terasa memerlukan perlindungan terhadap pemerintahannya. Individu menuntut hak-hak yang diperlukan kebebasan dari campur tangan pemerintahannya. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk masalah pelanggaran HAM terhadap muslim di Uighur, bagaimana kejahatan kemanusiaan terhadap muslim di Uighur ditinjau dari konvensi jenewa 1949 dan statuta roma dan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh organisasi internasional dalam meredam kericuhan yang terjadi pada muslim di Uighur. Peristiwa kejahatan yang menimpa Muslim uighur di China telah menjurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis karena dilakukan secara sistematis, dimulai dengan kebijakan- kebijakan Pemerintah China yang menyudutkan keberadaan Muslim Uighur. Konvensi Jenewa (Konvensi Palang Merah) tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang dan sengketa bersenjata non-internasional dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perlindungan terhadap rakyat Muslim Uighur. Kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur, seperti pembunuhan, penyiksaan, pembakaran sekolah, pemusnahan tempat beribadah dan ketidakbebasan untuk menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara china masih tetap ada kemungkinan bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk melaksanakan kompetensi dan yurisdiksinya terhadap kasus ini, karena fakta-fakta yang terjadi dalam kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim di Uighur ini telah terpenuhi syarat materilnya yang ditetapkan dalam Statuta Roma khususnya yang ada di Pasal 7 berkenaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meredam kericuhan yang terjadi terhadap Muslim di Uighur mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti International Criminal Court yang diatur dalam statuta roma tahun 1998. Keywords: Pelanggaran HAM, Muslim di Uighur, Hukum Humaniter dan Hukum Internasional * Dosen Pembimbing I ** Dosen Pembimbing II *** Mahasiswa Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara