PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kisaran) Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Departemen Hukum Pidana Oleh : Yulya Arisma NIM : 080200038 - mhamdan sembiring (Jurnal Mahupiki, 2012)
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN(STUDI KEJAKSAAN NEGERI KISARAN)ABSTRAKSIHubungan antara Kejaksaan sebagai instansi penuntut umum dengan pihak Kepolisiansebagai instansi penyidik telah mempunyai suatu hubungan koordinasi yang cukup baik.Penyelesaian suatu perkara tindak pidana sesuai dengan prosedur yang termuat dalam KUHAP.Akan tetapi pihak Kejaksaan sendiri mempunyai masalah dengan tunggakan-tunggakan perkarayang belum atau yang tidak dapat terselesaikan tersebut paling banyak ditemukan pada tahapprapenuntutan. Disharmonisasi antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi karenaketerbatasan personil dari penyidik untuk melakukan pencarian atas diri tersangka saatmengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat.Permasalahan skripsi yang diangkat ada 2 yaitu tentang “Bagaimanakah penyelesaianperkara pidana pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Kisaran dan “Hambatan-hambatanyang ada di Kejaksaan Negeri Kisaran dan solusinya. Metode yang digunakan dalam skripsi iniantara lain ada dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan yuridisnormatife yang mencakup penelitian terhadap azas hukum, sistematika hukum, penelitian, tarafsinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Keseluruhan bahan/data tersebutkemudian dilakukan penganalisaan datanya dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan tinjauan umum dapat dipahami bahwa penyelesaian Perkara Pidana padatahap Prapenuntutan sering kali terjadi adanya bolak-balik berkas antara penyidik ke penuntutumum, untuk itu pihak aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah untuk dapatmenyelesaikan perkara tersebut dengan cara apabila berkas perkara telah masuk, maka Jaksayang ditunjuk sebagai peneliti melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Bila berkas perkaratelah memenuhi syarat formil maupun materil, Jaksa akan menyatakan berkas perkara telahlengkap (P-21), akan tetapi bila ada yang belum lengkap, Jaksa akan memberitahukan kepadapenyidik dengan surat (P-18) dan selanjutnya petunjuk dengan surat (P-19). Hambatan-hambatanyang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan banyak ditemukandari segi Undang-Undang, aparat penegak Hukum, dan Hambatan dari Budaya Hukum.