ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM DELIK PERS SERTA PERLINDUNGAN BAGI KORBAN (Studi Putusan MA No.183 K/ PID/ 2010) - Weni Julianti S; Edi Warman; Mahmud Mulyadi (Jurnal Mahupiki, 2013)
ABSTRAK Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum* Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum** Weni Julianti S*** Pertanggungjawaban pers atas pemberitaan yang menyangkut masyarakat tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan interaksi antara pers dengan pemerintah. Bahkan dalam sistem pers di Indonesia sering dikemukakan hubungan itu juga tidak terlepas dengan masyarakat sebagai bagian dari interaksi yang dituangkan dalam cita-cita terwujudnya interaksi antara pemerintah, pers dan masyarakat. Namun seringkali mekanisme interaksi untuk bergesekan satu sama lain sehingga menimbulkan persengketaan pers. Permasalahan yang terkait dengan mengapa pergesekan itu dapat terjadi dan juga bagaimana rumusan delik pers dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kajian penting yang menarik perhatian penulis. Pengkajian itu berdasarkan perspektif pers dan hukum, sebagai parameter tentang bagaimana hal tersebut seharusnya ditegakkan – yaitu penyelesaian yang permanen sehingga baik pers maupun masyarakat dapat berinteraksi dengan baik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebebasan dan tindak pidana pers dalam KUHP dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menemukan landasan peraturan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana pers. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sitematis buku-buku, majalah, surat kabar, internet, putusan-putusan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil yang didapat dari penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa Undang-undang pers masih belum lengkap dan sumir, sehingga dalam penyelesaian permasalahan pers tidak dapat sepenuhnya mengacu pada undang-undang pers untuk mengadili kasus-kasus pers, maka penyalahgunaan kebebasan pers masih diatur dalam KUHP sedangkan pembatasan atau pengendalian pers diatur dalam UU Pers. Diperlukan perbaikan pada aspek regulasi untuk mengakomodir tindak pidana pers dan sitem pertanggungjawaban. * Dosen Pembimbing I. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing II. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara