PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Kajian Putusan No.1554/Pid.B/2012/PN.Mdn) - Angelus Andi Lase; Nurmala Waty; Alwan Alwan (Jurnal Mahupiki, 2014)
ABSTRAK Angelus Andi Putra Lase*[1] Nurmalawaty, S.H., M.Hum**[2] Alwan, S.H., M.Hum***[3] Suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi bila manusia diperdagangkan selayaknya suatu objek penjualan, apalagi ketika seorang korban perdagangan orang adalah perempuan baik dibawah umur maupun telah dewasa menurut hukum, sebab sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna kita dilahirkan lewat rahim seorang perempuan, maka sudah seharusnya semua elemen baik masyarakat maupun negara melindungi dan menghargainya. Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang terorganisir (organized) dan lintas negara (transnational) dimana perkembangannya dipengaruhi oleh teknologi informasi, komunikasi dan transformasi sehingga kejahatan perdagangan orang dikategorikan sebagai extra ordinary crime. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yang dikaitkan pada sebab-sebab terjadinya kejahatan dari sudut pandang kriminologi, yang seterusnya membahas tentang pengaturan hukum baik aturan hukum nasional maupun instrumen hukum internasional dan aturan lain yang berkaitan dengan perdagangan orang, seterusnya pada akhir pembahasan akan dikaji satu putusan Pengadilan terkait kasus tindak pidana perdagangan yang pada intinya akan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap putusan tersebut. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif/ yuridis normatif (analisis approach). Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data sekunder, mulai dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan literatur, bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan terkait kasus yang dibahas, dan bahan hukum tersier berupa bahan yang didapat melalui elektronik/ atau internet. Kemudian data tersebut disusun dengan cara studi kepustakaan (library Research). Pada dasarnya tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah dengan melihat berbagai faktor atau dasar penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan menerapkan secara tegas setiap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perdagangan orang khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mempunyai semangat perlindungan korban seperti yang terdapat pada bab V Pasal 43 sampai Pasal 55, selain hal tersebut perlu diperhatikan penerapan hukum pidana formil sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan tujuan dasar hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. * Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara. ** Staf Pengajar di Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I. *** Staf Pengajar di Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.