TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS - Rizki Prananda; Liza Erwina; Alwan Alwan (Jurnal Mahupiki, 2014)
ABSTRAK Rizki Prananda Tambunan *) Liza Erwina, SH. M.Hum **) Alwan, SH. M.Hum ***) Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas merupakan sebuah penulisan mengenai restorative justice dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. Yang mana merupakan bagaimana saja faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, konsep pemidanaan berupa restorative justice dapat diterapkan dan peraturan mengenai pelaku tindak pidana lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah unsur-unsur sistem transportasi antara lain: manusia, kendaraan, jalan serta lingkungannya. Upaya pencegahan kecelakaan dilakukan dengan upaya geometri jalan dan upaya pengaturan lingkungan. Upaya penanganan geometri dilakukan dengan peningkatan kapasitas jalan, yaitu penghilangan jalur lambat menjadi jalur utama. Sedangkan penanganan lingkungan dilakukan dengan peningkatan sarana komunikasi berupa telepon, faksimail dan pos, pengaturan manusia, faktor kendaraan dan perlengkapan prasarana jalan. Sedangkan itu peraturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap si pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat suatu metode penyelesaian perkara pidana dalam kecelakaan lalu lintas yaitu metode perdamaian. Didalam perdamaian baik korban maupun pelaku diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman. Restorative justice atau sering diterjemahkan dalam keadilan restorative merupakan suatu metode pendekatan yang dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Bahwasanya faktor manusia merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi kecelakaan lalu lintas serta peraturan baik di KUHP dan Undang-Undang Lalu Lintas sudah cukup jelas bagaimana peraturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan dikenakan sanksi.