ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan PN Tebing Tinggi Nomor: 701/Pid.B/2010/PN-TTD jo. Putusan MARI Nomor : 2280 K/Pid.Sus/2012) - Edi Warman; Nurmala Waty (Jurnal Mahupiki, 2016)
ABSTRAK Olivia Intan Maria Sinurat* Prof. Dr. Ediwarman,SH., M.Hum ** Nurmalawaty, SH., M.Hum *** Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa. Putusan bebas khususnya dalam kasus narkotika selalu menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, karena seorang pelaku dalam tindak pidana narkotika merupakan seseorang yang dipandang tercela. Bahkan dalam Undang-Undang Narkotika sanksi pidana terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah pidana mati. Putusan bebas yang dijatuhkan atas kasus narkotika pasti menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, khususnya dalam kasus narkotika. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkat menjadi rumusan permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika, faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dan apa kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhkan putusan bebas. Untuk menjawab masalah tersebut maka metode yang penulis gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta melakukan wawancara langsung dengan obyek yang berhubungan. Pengaturan mengenai penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dikaji secara terpisah, yaitu dari KUHAP yang mengatur mengenai penjatuhan putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan dari undang-undang narkotika, yang mana pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berlaku sampai saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika adalah apabila tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan apabila tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhi putusan bebas adalah berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pemulihan nama baik).