PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP PENDERITA GANGGUANG MENTAL (STUDI PUTUSAN NO. 377/PID.B/2011/PN.BB - RAY BACHTIAN RANGKUTI; Nurmala Waty; Mohammad Eka Putra (Jurnal Mahupiki, 2017)
Ray Bachtian Rangkuti (* Nurmalawaty (** Mohammad Ekaputra (*** Hukum positif di Indonesia tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai zina (overspel). Perbuatan zina menurut KUHP hanya meliputi mereka yang melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, kekerasan dan ancaman kekerasan, KUHP juga memandang ada suatu perbuatan yang melakukan persetubuhan dengan daya paksa, kekerasan, atau ancaman kekerasan, yaitu delik pemerkosaan, Tindak pidana pemerkosaan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan. Pada hakikatnya korban tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelaku tidak mengenal lagi status, pangkat, pendidikan, jasmani, dan usia korban. Bahkan banyak juga yang tega memperkosa orang yang dalam keadaan tidak berdaya, baik secara fisik maupun mental. Semua ini dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative melalui studi pustaka (Library search). Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel, majalah, internet, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaku pemerkosaan dapat dikenakan pasal 285 KUHP, tetapi jika korban adalah orang yang tidak berdaya maka dikenakan pasal 286 KUHP, ditambah lagi jika perbuatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, maka akan ditambah pemberatan atas perbuatan pidana tersebut. Maka dari itu peran pengadilan terutama hakim sangat menentukan dalam proses penegakkan keadilan, hakim dituntut bijaksana, adil dan jeli dalam menjatuhkan pidana bukan hanya melihat dari sisi pelaku tapi juga dari sisi korban.