ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN DAN PEMBUKTIAN PASAL 112 DAN 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 909/PID.SUS/2017/ PN MDN DAN PUTUSAN NOMOR 3298/PID.SUS/2017/PN MDN) - Tri Ari N. Sinaga (Jurnal Mahupiki, 2019)
Narkotika beredar luas dalam kehidupan kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat. Saat ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan imu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara. Peredaran Narkotika haruslah diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya disalahgunakan oleh masyarakat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (yuridis normative), yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research), dengan bahan kajian utama data sekunder, berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Di dalam perkembanganya, pengaturan tentang tindak pidana Narkotika di Indonesia dilakukan beberapa kali pembaharuan. Dimulai dari Undang-undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika,Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun Jenis Alat bukti menurut KUHAP terdapat dalam pasal 184 yaitu Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Dalam penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn berbeda dengan penerapan Hukum pada Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN Mdn padahal jika dilihat dari kronologis kasus tindak pidana tersebut sama. Pada Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah). Sementara pada putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN Mdn, majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sanksi penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Hal tersebut memunculkan asumsi bahwa terdakwa pada Putusan Nomor 3298/Pid.Sus/2017/PN Mdn lebih beruntung mendapatkan sanksi yang lebih ringan dibanding dengan terdakwa pada Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2017/PN Mdn. * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II