ANALISIS YURIDIS PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 - RUDOLF SITORUS (Jurnal Mahupiki, 2019)
Rudolf Raja Sitorus* Liza Erwina** Marlina*** Kasus kekerasan seksual yang dialami anak sudah memasuki fase yang cukup memprihatinkan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebelum dan sesudah dibentuknya UU Nomor 17 Tahun 2016 dan apa yang menjadi alasan pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 serta bagaimana pandangan HAM dan Kode Etik Kedokteran terhadap UU Nomor 17 Tahun 2016. Metode Penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dan bahan hukum sekunder seperti Buku-buku, Jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, serta artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan hukum lainnya yang sebanding dengan itu. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Sanksi yang diterapkan sebelum UU Nomor 17 Tahun 2016 berlaku terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya. Oleh sebab itu, UU Nomor 17 Tahun 2016 menerapkan penambahan hukuman dan berat sanksi pidana seperti pidana mati dan hukuman kebiri kimia untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban dan demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara serta demi mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Mengingat beragam kritikan yang dilontarkan oleh berbagai pihak terkait dengan HAM dan Kode Etik Kedokteran, Pemerintah tentunya sudah memikirkan semua pertentangan sebelum perppu nomor 1 tahun 2016 disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan alasan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa, maka perlu untuk diberikan penanganan yang luar biasa pula untuk mengatasinya. Hal ini bukan semata-mata hanya sebagai pembalasan atau penjeraan, melainkan sebagai rehabilitasi atau pemulihan kondisi pelaku kejahatan agar tidak lagi melakukan kejahatan serupa di masa yang akan datang. Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pemberatan Pidana, Anak. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum USU. ***Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum USU.