ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ( Studi Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN-Mdn ) - ANISA FEBRIANI (Jurnal Mahupiki, 2019)
ABSTRAK Anis Febriani * Dr. M. Hamdan, S.H.,M.Hum ** Nurmalawaty, S.H.,M.Hum *** Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) sendiri jika dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat, dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat pada dirinya. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya seperti lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Penulisan skripsi ini membahas mengenai pengaturan tentang ketentuan hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas di indonesia, serta faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, serta bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, serta kedudukan hukum dalam studi putusan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data lalu dikembangkan dalam bentuk pendapat atau tanggapan maupun data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa pengaturan tentang ketentuan hukum pidana dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada pokok nya telah dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain tertera dalam Pasal 359 yang berbunyi “ Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Dalam pasal ini bisa dikenakan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena seringnya pengendara melakukan kesalahan saat berkendara yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan dimuat juga didalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memuat tentang rekayasa dan mekanisme kesalamatan dalam berlalu lintas. Kata Kunci : Pelanggaran, Hukum, Lalu Lintas, Kematian1 *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara ***Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara