PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NO. 342/PID.B/2018/PN.KIS) - KURNIAMAN NIVATARO GULO_ (Jurnal Mahupiki, 2019)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NO. 342/PID.B/2018/PN.KIS) ABSTRAKSI KURNIAMAN NIVATARO GULO, EDIWARMAN, NURMALAWATY * Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia.Kejahatan dalam hukum pidana berujung pada pertanggungjawaban yang harus diimintakan kepada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.Salah satu bentuk kejahatan yang sering dijumpai dalam pergaulan hidup sehari-hari adalah pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak lainnya untuk keuntungan pribadi pihak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut.Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana jika pemerasan dan pengancaman itu dilakukan dalam fase yang disebut percobaan, tentu untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya lebih menarik untuk dilakukan. Berdasarkan hal-hal diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam hukum pidana, penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta bagaimana penanggulangannya, dan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman dalam perspektif kriminologi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui inventarisasi bahan-bahan dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman diatur dalam Pasal 368 KUHP yang terdiri atas dua ayat yang berbunyi (1) barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, (2) ketentuan pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini. Kedua, Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah disebabkan faktor ekonomi dan faktor lingkungan.Ketiga, kebijakan hukum pidana yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman dapat dilakukan melalui dua cara yakni dengan menggunakan sarana penal (sarana pidana) yaitu dengan menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui mekanisme peradilan, dan juga dengan menggunakan sarana non penal (di luar pidana) yaitu dengan melakukan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana percobaan pemerasan dan pengancaman. Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman * Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia. CRIMINAL LIABILITY ON PERPETRATOR OF ATTEMPTED BLACKMAILING AND THREAT, VIEWED FROM CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE (A Study on District Court’s Verdict No.342/Pid.B/2018/PN.Kis) ABSTRACTION KURNIAMAN NIVATARO GULO, EDIWARMAN, NURMALAWATY * Crime or crime is a thing that often occurs in human life. Crimes in criminal law lead to the responsibility that must be asked of the perpetrators of crime or perpetrators of crime. One form of crime that is often encountered in the daily life of association is extortion and threats carried out by certain parties to other parties for the personal benefit of those who commit the crime or crime. The important thing to note is what if blackmail and threats are carried out in a phase called an experiment, certainly to determine criminal liability is more interesting to do. Based on the above matters, the issues raised in this study are discussing how the legal arrangements for extortion and threats in criminal law, causes of extortion and threatening criminal acts as well as how to overcome them, and criminal law policies against perpetrators of extortion and threat in criminological perspective. This research method uses a normative juridical approach. The writing method used in this study is library research through an inventory of materials from books, journals, legislation, articles, and other scientific writing related to this research. Based on the results of the study it can be concluded that: first, the legal arrangements against the perpetrators of criminal acts of extortion and threats are regulated in Article 368 of the Criminal Code which consists of two verses that read (1) whoever with the intention of benefiting themselves or others unlawfully, forcing someone with violence or threats of violence to give an item, wholly or partly owned by that person or other person, or in order to make a debt or write off receivables, is threatened because of extortion with imprisonment for a maximum of nine years, (2) the provisions of article 365 paragraph (2), (3), and (4) applies to this crime. Second, the factors that cause the crime of extortion and threats are caused by economic factors and environmental factors. Third, criminal law policies that can be carried out to tackle criminal acts of attempted extortion and threats can be carried out in two ways, namely by using a means of punishment (criminal means), namely by applying criminal sanctions to perpetrators of extortion and threatening criminal acts through a judicial mechanism, and also by using non-penal means (outside the criminal) that is by taking preventive action against extortion and threatening criminal acts. Keywords: Criminology, Criminal Acts In Threat and Blackmail * Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Sumatera Utara, MedanIndonesia.