ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Putusan Negeri Medan No:922/Pid.B/Lh/2018/MDN) - IRFAN IRFAN (Jurnal Mahupiki, 2019)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Putusan Negeri Medan No:922/Pid.B/Lh/2018/MDN) ABSTRAK Irfansyah Munthe,Liza Erwina, Wessy Trisna* Saat ini Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah sumber energi yang paling utama dan sumber energi yang paling banyak digunakan masyarakat di dunia.Pada tahun-tahun mendatang minyak dan gas bumi diperkirakan masih mendominasi permintaan energi dunia dalam dua dekade mendatang dikarenakan minyak dan gas bumi merupakan jenis energi yang relatif memiliki pasar dan infrastruktur yang sudah memadai dunia.Sehingga tak ayal banyak yang memandanag bahwa migas adalah produk strategis dan juga produk yang menyangkut hajat orang banyak.Bahkan tak jarang pula para pelaku usaha melakukan prektek usaha yang tidak sehat.Skripsi ini diangkat dari permasalahan kesesuaian atas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak dan gas bumi, serta pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi terhadap kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No.922/Pid.B/Lh/2018/MDN, Metode penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif yaitu pengkajian atau penelitian hukum dalam kepustakaan. Berarti berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.. Data hasil penelitian diolah dan di analisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang mengenai pola-pola yang berlaku.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban apabila telah melakukan kesalahan yang dilarang oleh aturan apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilakukan atas kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Faktor utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah adanya disparitas (perbedaan jarak harga) dari LPG subsidi pemerintah dibanding LPG non subsidi yang mengakibatkan timbulnya kerawanan praktik pemalsuan serta ingin mendapatkan keuntungan lebih sehingga sangat diperlukannya pengawasan pendistribusian gas. Maka Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. *Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Indonesia. JURIDICAL ANALYSIS OF FAKE OIL AND GAS FUEL OIL (Case Study of Medan District Court Decree No:922/ Pid.B /Lh/2018/MDN) ABSTRACT Irfansyah Munthe,Liza Erwina,Wessy Trisna* At present, Oil and Gas are the most important energy sources and the most widely used energy sources in the world. In the coming years oil and gas are estimated to still dominate world energy demand in the next two decades because oil and gas is a type of energy that has a relatively adequate market and infrastructure of the world. So, no doubt many people view that oil and gas is a strategic product and also a product that involves the interests of many people. In fact, it is not uncommon for businesses to carry out unhealthy business practices. This thesis is taken from the issue of conformity with the application of criminal law against falsification of fuel oil and natural gas, as well as judges' considerations in the application of sanctions in the case of Medan District Court No.922 / Pid.B / Lh / 2018 / MDN.The research method in this thesis is normative juridical that is legal study or research in the literature. Means relating to applicable laws and regulations .. Research data are processed and analyzed using qualitative analysis methods that focus on the general principles that underlie the manifestation of the unit of symptoms that exist in human life or patterns analyzed by symptoms socio-cultural symptoms by using the culture of the community concerned to obtain a picture of the prevailing patterns.From the results of the study, it was obtained that a person will be held accountable if he has made a mistake that is prohibited by the rules if he has fulfilled the elements of criminal liability, that is, someone has committed a prohibited act, the act is done of his own volition, and the perpetrator knows the consequences of his actions. The main factor in the occurrence of these criminal acts is the disparity (difference in price distance) of government subsidized LPG compared to non-subsidized LPG which results in the emergence of vulnerability in counterfeiting practices and wants to get more profit so that it is necessary to supervise gas distribution. Then the legal considerations by the judge in issuing decisions based on the indictment of the public prosecutor are based on evidence in the form of witnesses' statements, and the defendant's statement and complete facts before the trial are strengthened by the judge's own conviction. The judge also considered matters that could incriminate and alleviate the defendant. *Criminal Law Department Faculty of Law University of Sumatera Utara, Medan Indonesia.