Evaluasi Penerapan Biaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek APBD Tingkat II - Rahmad Rizki (Jurnal Teknik Sipil USU, 2019)
Keywords: SMK3, K3, RAB. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05 / PRT / M mengatakan ada beberapa kententuan umum SMK3 dalam peraturan Menteri sepertinya adanya Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kontrak (RK3K), petugas K3 yang sudah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3 dan dibuktikan dengan surat keterangan mengikuti Bimbingan Teknis SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan juga terdapat Unit layanan Pengadaan (ULP). Adapun pada Surat Edaran Nomor : 66 / SE / M / 2015 mengatakan beberapa item Sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yang wajib dialokasikan kedalam biaya umum. Seperti adanya RK3K,Sosialisasi dan Promosi K3, Alat Pelindung Kerja, Alat Pelindung Diri (APD), Asuransi dan Perjanjian, Personil K3, Fasilitas Sarana Kesehatan, Rambu – Rambu, dan Lain-Lain terkait dengan K3 berserta biaya yang dialokasikan kedalam biaya umum. Evaluasi teknis dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pada proyek Drainase dan Bangunan/Gedung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Mereka belum memasuk seluruh item SMK3 kedalam biaya umum hanya terdapat biaya Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Pada tahap evaluasi melalui wawancara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mereka memang belum mengalokasikan penuh penerapan SMK3 hanya mecapai 30 – 60 % dikarenakan masih beberapa item dibebankan kepada kontraktor dan dinas juga belum memliki petugas K3 khusus yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat.