PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI JAWA TENGAH - Anggun Indah Permatasari*, Pujiyono, Henny Juliani (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, wewenang, pelaksanaan peran, dan hambatan-hambatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tugas dan wewenang BPKP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam melaksanaan perannya sebagai pengawas, BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini mengadakan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, APH ini dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigasi, bantuan penghitungan kerugian negara dan bantuan keterangan ahli, terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Kontingensi di Kota Semarang, dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan Jalan Sulang-Sumber-Kaliori Kabupaten Rembang dan dugaan kasus tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Karangjambu-Guci, tidak ada hambatan dalam penanganan kasus-kasus tersebut.