PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI PERIODE 2009-2014 - Fery Mahendratama*, Fifiana Wisnaeni, Hasyim Asy’ari (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan, untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi Legislasi dalam pembentukan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati periode 2009-2014, serta untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014 dan solusinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014 sudah sesuai menurut aturan yang berlaku baik perda yang dari inisiatif DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014 antara lain: Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan; Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya.