TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM UPAYA MENGHINDARI PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 - Bangkit Yusuf Rahadyan Putra*, Solechan, Suhartoyo (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Jumlah anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan skala industri maupun perusahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak mengalami penurunan secara otomatis dari tahun ke tahun, bahkan menunjukkan kondisi yang makin memprihatinkan. Sebuah kondisi yang ironis di mana pemerintah tengah mencanangkan gerakan wajib belajar sembilan tahun masih banyak dijumpai anak yang putus sekolah.. Hal ini terlihat dengan tidak berfungsinya secara optimal atau bahkan mandeknya program-program pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam upaya menghindari pekerja Anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menunjukkan bahwa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum efektif dalam menerapkan larangan Pekerja Anak. Dibutuhkan pengawasan yang lebih serta tindakan tegas oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo agar anak yang dipekerjakan sebagai buruh bisa dilindungi haknya