PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP - Anggun Mayangsari*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Penerbitan Izin Usaha Perikanan bagi nelayan merupakan permasalahan baru yang dihadapi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menjadi kendala bagi nelayan. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris ditambah dengan wawancara dengan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian diperoleh bahwa tugas dan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan mengalami hambatan dalam prosedur atau tata cara penerbitan surat izin khususnya bagi nelayan kecil, dimana yang dihadapi permasalahan jarak, cuaca dan pemohon yang buta huruf. Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menemukan solusi dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan tersebut. Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan informasi mengenai prosedur serta solusi permasalahan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan terutama di bidang Perikanan Tangkap.