TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM PADA PT DAYAINDO RESOURCES INTERNATIONAL TBK YANG MENGALAMI DELISTING - Hendro Saptopno , Sartika Nanda, Firas Rukmana.K *, (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017)
Dalam kegiatan pasar modal dikenal istilah delisting, yaitu tindakan yang dilakukan oleh otoritas bursa sehingga efek emiten yang bersangkutan tidak lagi diperdagangkan di lantai bursa sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemegang sahamnya. Delisting sendiri diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 308/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor 1-1 tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).Penelitian tentang penerapan prinsip keterbukaan bagi emiten yang akan melakukan delisting dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dari PT Dayaindo Resources International Tbk yang mengalami forced delisting terhadap sahamnya.Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yatu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini dapat di dapatkan suatu hasil bahwa penerapan prinsip keterbukaan merupakan langkah awal dalam melindungi setiap pemegang sahamnya, serta dalam proses delisting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan hak-hak kepada setiap pemegang sahamnya dalam melindungi saham yang dimilikinya dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 308/BEJ/07-2004 yang mengharuskan kepada setiap emiten untuk membeli kembali (buyback) saham yang dimiliki pemegang saham.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa penerapan keterbukaan informasi merupakan semacam garansi yang memberikan rasa aman dan percaya terhadap sejumlah dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham serta perlindungan bagi pemegang saham atas diberlakukannya forced delisting dirasa masih kurang adanya kejelasan mengenai status saham yang dimiliki pemegang saham sehingga pihak otoritas dan bursa didesak perlu adanya regulasi mengenai perlindungan pemegang saham terhadap sahamnya untuk menghindari kerugian pada saat forced delisting.