PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN FILIPINA TERHADAP CHINA MENGENAI LAUT CHINA SELATAN MELALUI PERMANENT COURT OF ARBITRATION - Mifta Hanifah*, Nanik Trihastuti, Peni Susetyorini (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017)
Penyelesaian sengketa hukum laut diatur dalam UNCLOS 1982 namun pelaksanaannya tidaklah mudah, seperti halnya yang terjadi pada konflik di Laut China Selatan antara China dan Filipina. China menolak berpartisipasi dalam proses arbitrase yang diajukan secara sepihak oleh Filipina. Beberapa pihak menilai gugatan sepihak yang dilakukan Filipina tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Dalam Penulisan Hukum ini akan diteliti apakah gugatan Filipina melanggar ketentuan UNCLOS 1982 dan akibat hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Permanent Court of Arbitration (PCA). Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yurisidis normatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada prosedur penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan kajian yang bersifat kualitatif dan diambil kesimpulan dengan metode deduktif.Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap sengketa gugatan Filipina terhadap China mengenai Laut China Selatan melalui Permanent Court of Arbitration (PCA), gugatan yang diajukan Filipina tidak menyalahi aturan yang ada pada UNCLOS 1982 dan tidak menyinggung mengenai masalah kedaulatan. Putusan arbitrase ini tetap bersifat final dan mengikat meskipun China menyatakan tidak berpartisipasi dan tidak menerima putusan tersebut. Kedua pihak tetap harus menghormati putusan tersebut dan menjalankannya sesuai dengan itikad baik.