KEWENANGAN KREDITOR SEPARATIS TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN APABILA DEBITOR PAILIT - Anton Ismoyo Aji, R.Suharto, Siti Malikhatun Badriyah (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2014)
AbstrakDalam hukum kepailitan, sitaan umum mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor (separatis,preferen,dan konkuren), Khusus mengenai kreditor separatis, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak jaminan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, jika debitor pailit, maka untuk memperoleh pelunasan atas piutang kreditor separatis pemegang hak tanggungan berhak menjual sendiri secara langsung benda yang dijadikan jaminan hak tanggungan. Namun hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi lemah jika terjadi kepailitan karena berlaku Pasal 56 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menangguhkan hak tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari.Metode yang digunakan di dalam Penelitian tentang “Kewenangan Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitor Pailit” adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan kreditor separatis dalam mengeksekusi hak tanggungan seolah-olah tidak terjadi kepailitan meskipun dalam kepailitan menunjukan masa penangguhan kemudian masa insolvensi yang bertentangan dengan Undang-undang Hak Tanggungan akan tetapi melalui Pasal Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang, bisa dimintakan kepada kurator untuk “Pemohonan pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat penangguhan”. Kedudukan Kreditor Separatis sebagai pemegang hak tanggungan secara teoretis diakui yang tertinggi diantara kreditor lainnya yaitu kreditor konkuren Dari Hasil Penelitian di atas menurut Penulis harus ada penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan yang mengatur eksekusi hak tanggungan agar ada keserasian norma hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dengan Undang-Undang Kepailitan sehingga mempunyai kepastian hukum. Bagi Kreditor Separatis bisa dimintakan mengangkat permohonan penangguhan atau mengubah syarat penangguhan sesuai Pasal 57 ayat (2) UU,sehingga Kreditor Separatis langsung bisa mengeksekusi aset hak tanggungan dan mendapatkan hasil pelunasan utang tersebut.Kata Kunci : Kewenangan Kreditor Separatis, Eksekusi, Hak tanggungan,PailitABSTRACTIn bankruptcy law, general encumbrances include whole the debtor's assets for the benefit of all creditors (separatists, preferred, and concurrent), Special on separatists creditor can file bankruptcy without loss of security rights over their property against the debtor property and right to precedence. In Article 21 of Law no. 4 of 1996 on Mortgage, if the debtor insolvent, to obtain the repayment of the receivables from separatist creditor, mortgage holders have the right to sell directly the properties used as collateral mortgage. However, the rights holders of mortgage lenders in the event of bankruptcy becomes weak due to apply Article 56 paragraph 1 of Law no. 37 of 2004 on Bankruptcy suspend those rights for 90 (ninety) days.The method used in the study of