PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWASAN KEUANGANDAN PEMBANGUNAN KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH - Mandala Minta Nugraha*, Untung Dwi Hananto, Indarja (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab kepada presiden. Dalam kaitannya dengan keuangan negara,pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi,penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertujupada aparatur atau pegawai negeri, atau lembaga negara/lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPKP Perwakilan Povinsi Jawa Tengah dan bagaimana penyelesaiannyaMetode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tata perundang-undangan, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian di kantor BPKP Perwakilan Jawa Tengah diketahui bahwa Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya adalah Keterbatasan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun dana disediakan DIPA BPKP, dan juga Makin banyaknya tuntutan kepada BPKP dari para terdakwa kasus korupsi. Dari kendala tersebut BPKP Jawa Tengah melakukakn upaya penyelesaian diantaranya adalah Efisiensi penggunaan sumber daya dan dengan melakukan quality assurance atas seluruh produk BPKP serta meningkatkan jalinan kerja sama dengan APH dalam pemberantasan korupsi.Saran dari penelitian ini adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebaiknya dalam melakukan kegiatan audit internal dapat melibatkan akademisi agar informasi dapat segera sampai. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan provinsi Jawa tengah sebaiknya dapat lebih meningkatkan publikasi dan komunikasi kepada masyarakat awam tentang apa saja tugas,wewenang dan fungsi BPKP.