KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL ( STUDI KASUS TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA ACEH MENGAMBIL ALIH BAITUL ASYI DI ARAB SAUDI TANPA MELALUI HUBUNGAN KONSULER RI ) - Khalida Mutia*, Kholis Roisah, Kabul Supriadhie (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Pemerintah Daerah Istimewa Aceh tahun 2006 melakukan pengambil alihan asset wakaf yang diberikan Habib Bugak Asyi, asset tersebut dikenal sebagai Baitul Asyi berada di Arab Saudi. Namun pada upaya sebelumnya Indonesia melalui hubungan diplomatik tahun 1980 tidak membuahkan hasil, karena upaya tersebut menurut Mahkamah Syariah Arab, tidak sesuai dengan ikrar wakaf yang diucapkan Habib Bugak Asyi pada tahun 1800 serta Indonesia dirasa tidak berwenang dalam hal ini. Penelitian ini mengambil permasalahan bagaimana kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan tindakan hukum yang melampaui batas wilayah negara menurut hukum internasional dan bagaimana iplikasi hukum pengambilan asset Baitul Asyi di Arab Saudi oleh Pemerintah Daerah Aceh. Metode pendekatan di gunakan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian digunakan deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukan pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri namun terbatas pada kewenangan yang diberikan Undang-undang. Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh dalam mengambil alih Baitul Asyi dilakukan dengan kordinasi dengan Kemenlu dan Kemenag.