IMPLEMENTASI UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PURBALINGGA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN - Ahmad Nur Shadiq*, Rinitami Njatrijani, Muzayyanah (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan titik awal terjadinya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Salah satu pilar utama dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah pembangunan ekonomi yang berimbang. Bentuk perwujudannya yakni dengan memberikan bantuan teknis pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM meliputi pemberian fasilitas, bantuan promosi, pelatihan-pelatihan dan penyusunan ketentuan terkait IUMK. Adapula kendala yang dihadapi Dinas terkait pemberdayaan UMKM yakni keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten dan SDM yang masih lemah. Selain itu, adapula kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM yakni keterbatasan modal, masalah bahan baku, kurangnya SDM, peralatan yang kurang mendukung dan terbatasnya jangkauan pemasaran. Dengan adanya kendala yang masih dihadapi Dinas maupun UMKM maka diperlukan suatu legislasi baik dari pusat hingga daerah yang benar-benar memberikan solusi atas permasalahan UMKM. Selain itu, suatu peningkatan SDM melalui dunia pendidikan dalam pembekalan siswa siswi dan/atau mahasiswa terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi MEA agar siswa siswi dan/atau mahasiswa mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan diberlakukannya MEA. Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM, diperlukan suatu pendataan, pemberdayaan, pemantauan dan pendampingan UMKM agar kendala yang dihadapi UMKM dapat didata dan disusun sesuai tingkat kepentingannya, sehingga pemberdayaan UMKM dapat dilaksanakan sampai tuntas.