KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN SINDIKASI KREDIT (KASUS PENGAJUAN GUGATAN PAILIT BANK IFI, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 022/K/N/2001) - Dian Bagus Pratama*, Budiharto, Sartika Nanda (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Perjanjian Kredit Sindikasi merupakan perjanjian kredit yang melibatkan lebih dari dua pihak, permasalahan utama adalah bagaimana pengaturan kepailitan dan sindikasi kredit menurut peraturan perundang-undangan, bagaimana kewenangan menggugat pailit dan penerapan hukum kontrak dalam perjanjian Kredit Sindikasi, Isi / kalusula daripada Perjanjian Kredit Sindikasi, salah satunya adalah mengenai kewenangan untuk menggugat pailit dalam hal debitor cidera janji. Dalam perkarai antara PT. Bank IFI sebagai pemohon pailit melawan PT. Citra Mataram Satriamarga Persada sebagai termohon Pailit.Penelitian dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, meninjau, bahkan dapat memberikan solusi terhadap latar belakang Kasus Pengajuan Gugatan Pailit Bank IFI, Putusan Mahkamah Agung No. 022/K/N/2001 Tentang pengajuan hak kepailitan oleh salah satu anggota Kreditor dari Perjanjian Kredit Sindikasi. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian dengan menganalisa data tanpa menggunakan angka yang menghasilkan suatu data deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap hak dari salah satu kreditur yang mengajukan pailit pada perjanjian Sindikasi Kredit. Disarankan gugatan pailit yang diajukan harusnya berdasarkan pada perjanjian pendanaan proyek yang menjadi tiang utama dalam perjanjian kredit sindikasi sehingga PT. Bank IFI dapat melakukan gugatan pailit dengan pihak yang berada dalam perjanjian pendanaan proyek sesuai undang-undang kepailitan dan mendapatkan haknya sebagai kreditor dalam kredit sindikasi.