KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA - Nazili Abdul Azis*, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki karakteristik laut cukup unik yaitu selat-selatnya digunakan sebagai alur trasnportasi Internasional, karakteristik tersebut didukung oleh posisi geostrategic. Hal ini menjadi latar belakang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mendukung terwujudnya poros maritim dunia serta keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia maka dibentuklah Bakamla. Bakamla yang merupakan pengganti dari Bakorkamla diamanahkan oleh Indonesia sebagai Coast Guard. Padahal Coast Guard sebelumnya sudah disandang oleh KPLP, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pembentukan Bakamla bermafaat bagi Indonesia atau tidak. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dalam pengertian bahwa penelitian ini berdasarkan atas analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla sebagai turunannya. Kemudian dideskripsikan dalam uraian yang bersifat deskriptif-analitis dengan dukungan data sekunder. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Bakamla menerapkan sistem Single Agency Multy Tasks dalam menjalankan kewenangannya yang membuat Bakamla lebih dikenal dari Bakorkamla sebagai pendahulunya. Namun, Bakamla dinilai sia-sia apabila dibandingkan dengan KPLP yang juga diamanahkan sebagai Coast Guard, karena dalam melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Indonesia beberapa tugas, fungsi, dan kewenangan dari Bakamla terkadang tidak sesuai dasar hukumnya. Meskipun, Bakamla memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena telah dilengkapi Sistem Peringatan Dini.