PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN WONOGIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - Putrie Anindya Jati*, Fifiana Wisnaeni, Indarja (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki 3 fungsi.Penulisan hukum ini akan dititik beratkan pada satu fungsi pokok DPRD yaitu fungsi pengawasan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hambatan-hambatan, dan upaya-upaya yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perbup dilakukan melalui: rapat kerja dengan SKPD, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi-fraksi, dan pengaduan masyarakat. Pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan 3 tahap. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pembahasan LKPJ Kepala Daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan dengan monitoring kepada pemerintah daerah. Hambatannya antara lain: belum tersusunnya agenda kegiatan pelaksanaan pengawasan dengan baik, belum ada peraturan pelaksana tentang fungsi pengawasan dan pelaksanaan secara optimal, faktor SDM, dan komunikasi yang kadang tidak sejalan antar fraksi. Upaya yang dilakukan, antara lain: program kerja yang terencana, penyesuaian agenda kegiatan anggota DPRD, menggunakan tenaga ahli dibidangnya dari luar anggota DPRD, rajin mengumpulkan informasi dari masyarakat dengan berbagai cara, dan menjalin hubungan baik dengan semua komponen masyarakat.