PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN - Afghan Nanda*, Aminah, Sonhaji (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia yang masih tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak yang seharusnya dilindungi yaitu peserta BPJS Kesehatan Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskritif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam menganalisis dan mengumpulkan data dilakukan dengan analisis kualitatif. Pelindungan hukum pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan terhadap kualitas pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam kategori baik dengan implikasi baik. Hal ini dapat diindikasikan dari penilaian mereka terhadap penerapan biaya pelayanan secara gratis, kualitas produk pelayanan yang cukup baik, ketersediaan sarana prasarana yang lengkap, serta petugas yang kompeten di bidanganya. Jaminan upaya hukum pasien apabila merasa dirugikan hak-haknya sudah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan serta rumah sakit dengan implikasi baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kotak surat yang disediakan oleh rumah sakit sebagai saranan menampung keluhan-keluahan pasien, pasien juga dapat mengadukan keluhannya kepada dokter atau perawat apabila merasa dirugikan dengan pelayanan. Rumah Sakit juga harus selalu mementingkan aspek perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yaitu dengan selalu mementingkan hak-hak dari pasien.