TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA SEMARANG DALAM PELAKSANAAN LELANG - Andi Riyanto*, Retno Saraswati, Ratna Herawati (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Lelang sejak lama telah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu sarana untuk melakukan jual beli barang, namun dalam perkembangannya lelang dimanfaatkan untuk alat penegakan hukum (law enforcement). Harga yang terbentuk dalam proses lelang merupakan interaksi langsung antara penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli yang dilakukan dengan penawaran khas lelang, sehingga menjadi harga yang optimal bagi kedua belah pihak. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Semarang dalam pelaksanaan lelang, hambatan serta upaya yang dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat pengaturan hukum. Penelitian ini juga didasarkan pada kaidah-kaidah hukum, norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan, pertama bahwa tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Semarang dalam pelaksanaan lelang sudah berjalan sesuai dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 dan PMK No. 93/PMK.06/2010. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Semarang telah memperlihatkan asas –asas pemerintahan yang baik. Kedua, hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Semarang, yaitu adanya gugatan dari pihak ketiga atas pihak tereksekusi atas pelaksanaan lelang dan masyarakat kurang mengerti fungsi dari KPKNL. Adapun upaya yang dilakukan adalah pihak KPKNL akan melaksanakan tindakan sebagai pihak – pihak dalam berperkara dan sosialisasi kepada kepada masyarakat tentang fungsi KPKNL.