IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI COLLECTING SOCIETY DALAM KARYA CIPTA LAGU (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) - Yosepa Santy Dewi Respati*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan royalti sebagai hak ekonomi dalam karya cipta lagu dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila Pengguna (Users) menolak untuk membayar Royalti. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa dalam penarikan dan pengelolaan Royalti di setiap LMKN harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait mendapatkan Royalti dari LMKN atas karya cipta lagunya yang digunakan oleh commercial user yang telah memperoleh lisensi/izin dari LMKN. Di dalam prosedur LMKN tersebut terdapat hak dan kewajiban dari para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban maka terdapat akibat hukum yang akan ditanggung. Jika Pengguna (Users) tidak membayar Royalti atas pemanfaatan suatu karya cipta lagu dan musik kepada LMKN yang telah memberikannya izin resmi/ lisensi maka LMKN dalam penyelesaiannya dilakukan seperti yang telah tercantum dalam isi perjanjian. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari adanya pelanggaran dapat berupa pembayaran ganti rugi dan Putusan Provisi atau Putusan Sela. Dengan adanya pengaturan tentang LMKN tersebut, diharapkan pencipta dapat terpenuhi hak ekonominya dan tidak dirugikan atas penggunaan karya cipta lagu tanpa izin pencipta.