PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA BERDASARKAN UJI KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 - Sabrina Zaki*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Angkutan umum memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian yang ada dilihat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan umum semakin meningkatnya juga permasalahan-permasalahan yang ada diantaranya supir yang ugal-ugalan menyebabkan kecelakaan lalu lintas, untuk itu perlu dilakukannya perlindungan hukum terhadap penumpang menurut pasal 141 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan wujud perlindungan terhadap penumpang angkutan umum dengan dilakukannya pengujian kendaraan motor berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015.Perumusan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji kendaraan bermotor menurut undang-undang no 22 tahun 2009. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan simple random sampling yaitu pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populiasi.Hasil penelitian dan pembahasan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum diwujudkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum dan penumpang angkutan umum serta pengujian kendaraan bermotor agar penumpang yang menggunakan angkutan umum mendapatkan perlindungan hukum setelah kendaraan dinyatakan laik untuk beroperasi dijalan raya.