ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA KONSTRUKSI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. SENTRA KREDIT KECIL SURAKARTA - Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani, Andhyta Larasati*, (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Untuk membangun infastruktur yang memadai dibutuhkan pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan finansial yang baik. Sebagian besar proyek-proyek besar pemerintah hanya dapat dikerjakan oleh Perusahaan Jasa Konstruksi berskala besar bahkan beberapa proyek hanya dapat dikerjakan oleh pihak asing. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Pemberian kredit konstruksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Surakarta meliputi sistem dan prosedur pemberian kredit, analisa kredit,Â pemantauan kredit, penyelamatan kredit, pengendalian kredit, kebijakan kredit dan penanganan fasilitas kredit konstruksi bermasalah. Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Surakarta, dilandasi dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking), melalui proses analisa kredit yang didasari oleh suatu sistem dan prosedur pemberian kredit yang menyuluruh. Penanganan kredit bermasalah/non performing loan (NPL) dilaksanakan melalui sistem penyelamatan kredit dengan menggunakan sarana Memorandum Analisa Penyelamatan (MAP). Dalam hal bank melanjutkan hubungan dengan bank upaya penyelamatan yang dilakukan melalui Restrukturisasi kredit antara lain Penjadwalan Kembali (Rescheduling), Penataan Kembali (Restructuring) dan Persyaratan Kembali (Reconditioning).