PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI PERWUJUDAN FUNGSI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DAN KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH - Bunga Lirvina Sori*, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai perwujudan fungsi wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah beserta dengan kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis.Gubernur Jawa Tengah sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah dan Kepala Daerah telah malaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai dengan undang-undang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun dalam pelaksanaanya ada kendala yang dihadapi yaitu benang merahnya adalah mengenai transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang khususnya perubahan pada urusan pemerintahan yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas.Rekomendasi kajian ini adalah perlunya dibentuk segera aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah yang diikuti dengan Peraturan Daerah agar perubahan ini dapat dipahami juga oleh masyarakat tidak hanya dipahami di tingkat pemerintahan saja dan agar dalam pelaksanaannya juga lebih rinci.