PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KAPAL ANTARA PT. SEBUKU NUSANTARA INDONESIA PERKASA (SNIP) DAN PANAPOND INTERNATIONAL (HK) CO, LTD - CLARIESHA VETRIANI PRATIWI, Achmad Busro*, Hendro Saptono (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2013)
Indonesia selain sebagai negara kepulauan juga terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan. Namun tidak semua wilayah di Indonesia berpotensi untuk menghasilkan sumber daya alam yang sama, oleh karena itu dibutuhkan sarana angkutan untuk mendistribusikan hasil tambang itu dari daerah yang berpotensi ke daerah yang tidak berpotensi. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan maka sarana angkutan yang paling efisien untuk digunakan adalah sarana angkutan laut atau kapal yang telah didesain secara khusus untuk mengangkut hasil tambang tersebut. Adanya faktor potensi wilayah yang tidak sama, menyebabkan munculnya suatu hubungan antara yang membutuhkan sarana angkutan laut dan yang menawarkan jasa angkutan laut untuk mendistribusikan hasil tambang tersebut, dalam hal ini antara PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) dengan Panapond International (HK) Co, Ltd, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa atau charter kapal.Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Dengan menggunakan metode objek dan subjek penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari pengumpulan data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan.Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa dengan Panapond International (HK) Co, Ltd timbul permasalahan-permasalahan berupa wanprestasi. Dimana ketika kapal datang ke Indonesia barang yang akan diangkut oleh kapal tersebut belum siap, sehingga Panapond International (HK) Co, Ltd langsung melayangkan gugatan ke badan arbitrase di Hongkong. Dalam kontrak sendiri diatur bahwa jika timbul suatu sengketa maka penyelesaiannya menggunakan arbitrase yang akan diselesaikan di Hongkong.English:Indonesia as an archipelagic state in addition to well-known as a country rich in natural resources, particularly in mining. But not all regions in Indonesia has the potential to produce the same natural resources, and therefore needed a means of transport for the distribution of the region's mining potential to areas that are not potential. Because Indonesia is an archipelago that is the most efficient transport to use is a sea transport or ship that has been designed specifically for the transport of mining products. The existence of potential factors that are not the same region, led to the emergence of a relationship between that need and the means of sea transport that offers marine transportation services to distribute the proceeds of the mine, in this case between PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa (SNIP) with Panapond International (HK) Co., Ltd, which in turn contained in a lease agreement or charter boat.The method of approach used in this research is juridical empirical law. By using the methods of the object and the subject of research. Data collection was obtained from the collection of primary data collected in the field through interviews and secondary data through library research.From the results obtained that a default by PT. Sebuku Nusantara Indonesia Perkasa with Panapond International (HK) Co., Ltd. problems arise in the form of default. Where when the ship arrived in Indonesia goods to be transported by ship is not ready, so Panapond International (HK) Co., Ltd. filed a lawsuit directly to the arbitration board in Hong Kong. In the contract itself stipulated that if a dispute arises then the solution using arbitration to be settled in Hong Kong.