PENGELOLAAN POTENSI PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - Annisa Eston*, Untung Dwi Hananto, Amiek Soemarmi (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Pembangunan Nasional dapat dilihat dengan adanya perkembangan dalam bidang pariwisata, karena pariwisata merupakan sektor andalan yang dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara. Artinya sektor tersebut telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perekonomian bangsa, sekaligus memberikan subsidi yang besar bagi kemajuan suatu daerah. Daerah tersebut yaitu Kabupaten Banyuwangi yang merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur yang berada di ujung timur Pulau Jawa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, serta kendala bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan sektor pariwisata di Banyuwangi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, dibuktikan dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dapat mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.