HUBUNGAN KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUSAT DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI DAERAH - Untung Dwi Hananto, Henny Juliani, Desyari Azhimy Wiyaliyanti*, (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia, salah satunya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara BPK Pusat dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di daerah dan kendala yang terjadi dalam melakukan hubungan kerja serta solusi untuk kendala tersebut. Hubungan kerja tersebutÂ diwujudkan dalam beberapa hal yaitu pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, pemeriksaan tematik, pemeriksaan penghitungan kerugian negara, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).