PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BATANG - Ervina Riyani*, Amiek Soemarmi, Ratna Herawati (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Letaknya berada di pantai utara Jawa sehingga memiliki potensi kekayaan laut dan sumberdaya alam yang berada di dalamnya. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Batang dan hambatan apa saja yang timbul dalam melaksanakan urusan tersebut serta cara mengatasinya.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah diskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan metode analisis normatif-kualitatif. Kemudian data disajikan sekaligus dengan analisanya.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang berdasarkan Perda No.3 Tahun 2008 dan Perbup No.49 Tahun 2012. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya meliputi sumber daya manusia, pemanfaatan lahan budidaya ikan, kerusakan sumber daya alam, kapal penangkap ikan, dan alat penangkap ikan. Adapun upaya mengatasinya adalah dengan meningkatkan kapasitas permodalan dan penerapan teknologi yang tepat guna untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi masyarakat nelayan, meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya, mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, pengawasan terhadap kapal-kapal penangkap ikan, dan mediasi.