IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK DI INDONESIA - Kusdianti Annantasari*, Budi Santoso, Sartika Nanda Lestari (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Pada saat ini, sistem informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan hingga pada akhirnya manusia dapat menikmati sebuah perangkat komputer. Untuk mendukung kinerja komputer, diperlukan adanya perangkat lunak untuk membantu menjalankan perintah dari pengguna ke komputer. Namun, harga untuk perangkat lunak ini tergolong mahal sehingga menimbulkan peluang terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dengan adanya aktivitas penjualan perangkat lunak yang digandakan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan undang-undang hak cipta kepada pencipta perangkat lunak serta implementasinya dalam mengatasi pembajakan perangkat lunak di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Perangkat lunak merupakan bagian dari objek yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana tercantum dalam pasal 40 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta karena merupakan bentuk fisik dari ide atau gagasan si pencipta dan bersifat orisinal yang mana melahirkan hak eksklusif dan hak kebendaan sehingga keberadaannya harus dilindungi. Bentuk perlindungannya yang diberikan oleh undang-undang hak cipta adalah hak moral dan hak ekonomi serta droit de suite yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan turut memanfaatkan Dewan Hak Cipta dan Badan Arbitrase.