PEROLEHAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PUSAT REKREASI DAN PROMOSI PEMBANGUNAN JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG (Berdasarkan Perspektif Hukum Pertanahan Nasional) - Ariefa Naila Izzati*, Ana Silviana, Triyono (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Tanah merupakan suatu benda bersifat permanen yang disadari atau tidak menimbulkan permasalahan. Salah satunya terjadi di Jawa Tengah dalam pelaksanaan perolehan tanah bagi pembangunan PRPP antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. IPU yang kejelasan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah di PRPP belum sejalan dengan kronologis pelaksanaan perolehan tanah serta adanya penyimpangan dalam pemberian kuasa. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme perolehan tanah bagi pembangunan PRPP, serta mencari jawaban dari penyimpangan pemanfaatan tanah di PRPP atas pemberian kuasa HGB di atas hak pengelolaan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada PT. IPU. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Subjek dan objek penelitian diperoleh dari pejabat kantor pertanahan Kota Semarang dan pejabat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah komisi A bidang pertanahan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Perolehan tanah pembangunan PRPP dianggap tidak sinkron dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Semarang, sehingga terjadi tumpang tindih sebagai tujuan utama pembangunan PRPP dan dianggap batal demi hukum.