ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMALANG NO.51/PID.B/2012/PN.PML DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT - Julian Wilmartin Lubis*, Eko soponyono, Laila Mulasari (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Dalam memutuskan suatu perkara, baik perkara pidana ataupun perdata, hakim memerlukan adanya pembuktian. Hukum pidana tergolong hukum publik, sedangkan hukum perdata tergolong hukum privat, maka terdapat perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya. Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka penulis melakukan penelitian terkait pada tindak pidana penggelapan berlanjut yang termasuk kedalam bentuk concursus dan melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana penggelapan secara berlanjut perempuan berdasarkan putusan pengadilan No: 51 /Pid.B / 2012 / PN.Pml.