PRAKTIK PENYIDIKAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I - Agus Prasetiyo*, Pujiyono, Nabitatus Sa’adah (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Indonesia sebagai negara kesejahteraan berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya dengan menggunakan sumber pembiayaan yang salah satunya berasal dari pajak, namun demikian kini banyak wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitik. Metode pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan kepustakaan. Data penelitian yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Diperoleh hasil bahwa pengaturan kewenangan penyidik PPNS dalam menyidik tindak pidana di bidang perpajakan bersifat monopoli, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sudah sesuai dengan aturan KUHAP dan UU KUP, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam melakukan penyidikan kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan mengalami hambatan berupa jumlah dan kualitas penyidik, kepatuhan dan ketaatan wajib pajak, anggaran penyidikan serta sarana dan prasarana, namun demikian kendala tersebut telah diatasinya.