PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH - Retno Saraswati, Indarja, Monica Galuh Sekar Wijayanti* (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016)
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat produk hukum yang dihasilkan oleh suatu daerah, salah satunya Peraturan daerah (perda) yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Salah satu fungsi dari DPRD adalah fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk peraturan daerah. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Semarang dalam pembentukan peraturan daerah, hambatan dan upaya yang dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan, dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi, DPRD Kota Semarang telah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah. Mekanisme dalam pembuatan peraturan daerah yang dilaksanakan sudah benar karena dalam pelaksanaannya sudah sesuai menurut aturan yang berlaku, namun masih kurang optimal dari jumlah perda yang dihasilkan. Hambatan yang muncul antara lain : Hambatan Yuridis yaitu hambatan yang muncul karena adanya peraturan perundang-undangan yang baru dari pemerintah pusat di saat DPRD sedang membahas rancangan peraturan daerah, Hambatan Teknis yaitu kesibukan anggota DPRD Kota Semarang yang menjadikan rapat tidak mencapai kuorum, kurang siapnya anggota untuk membahas raperda, masih kurangnya kemampuan DPRD Kota Semarang dalam menyusun Perda, dan Hambatan Infrastruktur legislasi yaitu kurangnya sarana teknologi yang membantu dalam pembuatan peraturan daerah. Upaya yang dilakukan antara lain Aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan SDM semakin ditingkatkan, Aspek-aspek yang berkaitan dengan biaya operasional, sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan harus diperhitungkan.